PALANGKA RAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mewanti-wanti akan memangkas anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang berkinerja buruk, dan menyumbang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
Hal itu disampaikan Anggota Fraksi PDI Perjuangan Yeni Maria Marselina Kahta, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi atas nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2027, dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang I Tahun Sidang, Selasa (15/9/2026).
“Instansi yang gagal menyerap anggaran secara maksimal harus mendapatkan evaluasi tegas berupa pemotongan dana pada tahun anggaran berikutnya,” kata Yeni.
Ia mengingatkan kepada SOPD yang kinerjanya tidak optimal, jika perlu adanya pemotongan anggaran bagi SOPD yang berpotensi menyumbang Silpa.
Yeni juga memaparkan adanya perubahan proyeksi postur APBD 2027. Pendapatan Daerah disepakati naik 3,39 persen menjadi Rp5,39 triliun, atau bertambah sebesar Rp176,45 miliar dari proyeksi awal yang berada di angka Rp5,21 triliun.
Seiring dengan kenaikan pendapatan daerah tersebut, Fraksi PDIP mendesak agar penggunaan APBD 2027 difokuskan langsung pada program-program yang menyentuh masyarakat.
“Prioritas utama ini meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan pelayanan publik untuk menekan angka kemiskinan dan stunting,” ujarnya.
Pihaknya juga meminta penguatan infrastruktur pada 2027 diarahkan secara spesifik untuk mendongkrak ekonomi masyarakat arus bawah.
Sektor yang disasar meliputi petani, nelayan, dan peternak, demi menciptakan ketahanan industri berbasis pertanian dan perikanan di wilayah Kalteng.
“Kami berkomitmen mengawal program pemerintah daerah sekaligus mengingatkan pentingnya transparansi penggunaan anggaran,” pungkasnya. (red/gh)