PALANGKA RAYA – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Riska Agustin memastikan, pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 berjalan sesuai mekanisme dan tahapan yang berlaku.
“Pembahasan anggaran kali ini berfokus pada penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan efisiensi anggaran,” kata Riska usai mengikuti Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 dengan agenda pemandangan umum fraksi pendukung DPRD terhadap nota keuangan dan raperda RAPBD Kalteng 2027 yang diselenggarakan di ruang rapat Paripurna DPRD Kalteng, Selasa (15/9/2026).
Menurutnya, proses pembahasan RAPBD tahun depan tidak hanya berfokus pada penyusunan program dan kegiatan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Melihat kondisi sekarang, apalagi di tengah efisiensi, pemerintah melalui pembahasan yang ada berusaha maksimal. Kami juga berupaya bersama Pemerintah Provinsi bagaimana caranya meningkatkan PAD dari beberapa sektor yang ada,” ujarnya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) III, meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Lamandau, dan Sukamara itu juga mengatakan, upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut akan menjadi perhatian dalam pembahasan di tingkat komisi maupun badan anggaran DPRD.
“Upaya tersebut akan kami sinergikan bersama pemerintah dan juga kami tekankan di tingkat komisi-komisi dalam proses pembahasan ke depan,” jelas Bendahara DPD Golkar Kalteng itu.
Terkait kemungkinan percepatan pembahasan RAPBD 2027, Riska menegaskan, DPRD akan tetap mengikuti prosedur yang berlaku agar seluruh substansi dapat dibahas secara matang.
“Pembahasan RAPBD menjadi momentum penting bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan program pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang masih berlangsung. Kami berharap pembahasan RAPBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan daerah guna memperkuat pembangunan,” pungkasnya. (red/gh)