PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti tren peningkatan angka kemiskinan di Bumi Tambun Bungai.
Sorotan itu disampaikan langsung Ketua Fraksi Partai Gerindra Wengga Febri Dwi Tanada, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng Tahun Anggaran (TA) 2027, pada Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I, Selasa (15/9/2026).
Dalam kesempatan itu, Fraksi Gerindra membeberkan fakta, angka kemiskinan di Kalteng pada Maret 2026 mencapai 5,09 persen atau menyentuh sekitar 146,71 ribu orang.
“Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan data pada September 2025 yang berada di angka 4,94 persen. Bahkan, persentase kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 5,27 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan sebesar 4,86 persen,” kata Wengga.
Merespons ketimpangan dan peningkatan angka kemiskinan tersebut, pihaknya menuntut penjelasan dan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng terkait strategi dalam raperda APBD 2027.
“Kami meminta Pemprov Kalteng menjabarkan kebijakan dan program konkret dalam APBD 2027, yang secara khusus diarahkan untuk menekan angka kemiskinan di wilayah pedesaan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, pihaknya dari fraksi Gerindra mempertanyakan berapa target pasti penurunan kemiskinan yang ditetapkan pemerintah pada tahun depan. Serta bagaimana parameter keberhasilannya akan diukur.
“Kebijakan anggaran harus lebih kuat memperhatikan pemerataan kesejahteraan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang berstatus rentan secara ekonomi,” tegas Anggota Komisi III DPRD Kalteng, membidangi kesejahteraan rakyat (Kesra) itu.
Pihaknya juga meminta strategi APBD yang memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya mempercantik indikator makro-ekonomi, tetapi terbukti meningkatkan pendapatan riil masyarakat dan memperluas lapangan kerja.
“Bagi Fraksi Gerindra, keberhasilan APBD Tahun Anggaran 2027 tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari seberapa besar anggaran tersebut mampu menghasilkan perubahan dan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” pungkas wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) II, meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Seruyan itu. (red/gh)