PALANGKA RAYA – Jajaran DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mengharapkan, agar Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat pada 2027 mendatang dapat lebih meningkat.
Hal itu disampaikan, Anggota Komisi I DPRD Kalteng Yohannes Freddy Ering, kepada wartawan, Selasa (6/10/2026). Ia meminta pemerintah pusat memberikan porsi DBH yang lebih besar untuk daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 mendatang.
“Kalteng layak mendapatkan pembagian yang lebih maksimal, karena telah menyumbang pendapatan negara dalam jumlah besar,” kata Freddy.
Politisi senior PDI Perjuangan itu mengatakan, Kalteng merupakan salah satu penyumbang pendapatan nasional yang cukup besar, sudah barang tentu memerlukan anggaran yang besar untuk kepentingan pembangunan daerah.
“Selain optimalisasi pendapatan asli daerah memperkuat fiskal, kemandirian keuangan, sudah barang tentu bagi hasil dari pendapatan pajak dan lain-lain itu harus lebih maksimal lagi dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia menilai, tekanan anggaran saat ini tidak hanya dialami oleh Kalteng, tetapi juga dialami oleh berbagai wilayah lain di Indonesia yang terdampak pemangkasan alokasi transfer daerah.
Dikatakan, meskipun alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional naik menjadi Rp735 triliun pada 2027, ia menekankan pentingnya lonjakan anggaran yang nyata di tingkat daerah demi mendukung pembangunan, pelayanan publik, serta kesejahteraan ASN.
“Kita berharap tentunya tahun-tahun depan itu perlu ada kenaikan yang signifikan agar kepentingan pembangunan daerah, pelayanan masyarakat pun dalam rangka kesejahteraan ASN itu dapat dipenuhi,” harapnya.
Selain mendorong porsi bagi hasil yang lebih layak untuk mengurangi ketergantungan pada dana pusat, ia juga menyoroti masalah penyaluran DBH yang sering terlambat dan belum terealisasi sepenuhnya.
“Saat ini, Kalteng masih bergantung pada DBH, DAU dan DAK, sementara pembayaran DBH yang diterima daerah masih belum sepenuhnya terealisasi,” demikian Freddy. (red/gh)