PALANGKA RAYA – Jajaran DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) memastikan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp70 miliar benar-benar siap digunakan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal itu disampaikan, Anggota DPRD Kalteng Asdy Narang kepada wartawan beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kesiapan finansial merupakan ujung tombak dalam memitigasi bencana musiman ini.
Ia mewanti-wanti agar kerumitan prosedur pencairan, tidak menghambat pergerakan tim di lapangan saat kondisi darurat.
“Jangan sampai pencairan dana Rp70 miliar itu justru tersendat-sendat. Jika memang peruntukannya untuk penanganan karhutla, anggaran tersebut harus benar-benar siap dan mudah dikeluarkan. Proses ini yang akan terus kami awasi secara ketat,” kata Asdy.
Menurutnya, kondisi cuaca yang mulai memasuki puncak musim kemarau harus disikapi pemerintah daerah dengan kewaspadaan tingkat tinggi.
“Potensi kemunculan titik api yang dapat memicu kebakaran lahan secara masif, harus diantisipasi sejak dini sebagai skala prioritas,” ujarnya.
Penggunaan BTT pun mutlak diawasi, agar tepat sasaran dan murni ditujukan bagi kebutuhan yang mendesak.
Politisi Partai Nasdem itu juga mengingatkan, dampak dari meluasnya karhutla sangat merugikan dan melumpuhkan aktivitas publik.
Saat ini saja, kabut asap akibat kebakaran lahan mulai berimbas langsung pada sektor pendidikan. Sejumlah sekolah dari tingkat SD, SMP, hingga SMA terpaksa memangkas jam kegiatan belajar mengajar demi melindungi kesehatan para siswa.
“Jangan sampai karhutla ini telanjur menyebar luas, karena dampaknya akan sangat merepotkan semua pihak. Penyesuaian jam sekolah saat ini adalah alarm peringatan nyata bagi kita,” tegasnya. (red/gh)