PALANGKA RAYA – Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), yang membidangi ekonomi dan sumber daya alam (SDA) beberapa waktu lalu menerima pengaduan dari kelompok tani yang berasal dari Manuhing, Kabupaten Gunung Mas (Gumas), terkait dugaan perebutan lahan mereka oleh sebuah perusahaan perkebunan sawit.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng Bambang Irawan menanggapi serius laporan tersebut. Menurutnya, tindakan perusahaan yang diduga mengabaikan hak-hak kelompok tani tersebut sangat merugikan masyarakat setempat.
Bambang menegaskan, jika perusahaan tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini, mereka seharusnya tidak perlu berada di Kalteng.
“Jika perusahaan tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini, ya mereka tidak perlu ada di Kalteng. Kita harus berani menyelesaikan kasus ini tanpa harus memberi ruang bagi mereka yang tidak memiliki niat baik terhadap masyarakat,” kata Bambang beberapa waktu lalu.
Ia juga mengkritik tindakan perusahaan yang dianggap tidak berpihak pada kesejahteraan warga lokal. Dia menekankan pentingnya investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, bukannya merugikan petani kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari lahan mereka.
“Penting bagi kita untuk mendukung investasi yang pro kepada masyarakat. Sebaliknya, investasi yang tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat dan merugikan petani harus kita tolak. Kita tidak boleh membiarkan perusahaan besar bertindak semena-mena,” tegasnya.
Politisi PDIP itu juga berharap agar semua pihak dapat duduk bersama dan menyelesaikan permasalahan ini dengan cara yang adil dan transparan.
“Kita mengingatkan kepada seluruh perusahaan agar permasalahan serupa harus dihindari, investasi yang masuk ke daerah ini dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, bukan malah menambah beban bagi warga yang sudah berjuang keras untuk bertahan hidup,” pungkasnya. (red/gh)