PALANGKA RAYA – Jajaran Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), yang membidangi hukum, pemerintahan dan keuangan memberikan dukungan penuh kepada kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) untuk berinovasi dalam mengelola pajak kendaraan di Kalteng.
Hal itu ditegaskan, Anggota Komisi I DPRD Kalteng Yohanes Freddy Ering, saat dibincangi wartawan, Jumat (21/2/2025). Ia menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi UPTD Samsat dalam mengelola pajak kendaraan.
Dikatakan, pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dan harus dikelola secara efisien agar dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.
“Pajak kendaraan adalah bagian penting dari pendapatan daerah, yang langsung mendukung kelancaran berbagai program pembangunan. Tidak hanya berkaitan dengan kewajiban masyarakat untuk membayar pajak, tetapi juga dengan pengelolaan yang tepat agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,” kata Freddy.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis) itu juga mengatakan, dalam menghadapi sejumlah tantangan yang ada, pihanya dari Komisi I siap bekerja sama dengan UPTD Samsat untuk menemukan solusi terbaik. Baik dari sisi regulasi yang perlu disesuaikan, maupun dari segi fasilitas yang dapat menunjang sistem pemungutan pajak kendaraan agar lebih efektif dan efisien.
“Kalau ada kesulitan yang dihadapi Samsat, kami siap turun tangan untuk membantu. Kami akan bekerja keras untuk mencari solusi terbaik demi tercapainya sistem yang lebih baik dalam pengelolaan pajak kendaraan di Kalteng,” tegas politisi senior PDIP itu.
Anggota DPRD Kalteng lima periode itu juga mengungkapkan, pentingnya kolaborasi antara Komisi I, UPTD Samsat, serta instansi terkait lainnya untuk menciptakan sistem yang lebih optimal.
Harapannya, dengan adanya kerja sama yang lebih erat, seluruh potensi pajak kendaraan dapat dikelola dengan baik dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah yang lebih merata.
“Kerja sama antara berbagai pihak sangat penting agar pajak kendaraan yang dikelola benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi. Kami akan terus berusaha agar pengelolaannya berjalan dengan lancar,” pungkasnya. (red/gh)