PALANGKA RAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti pentingnya menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah dinamika pendapatan yang terus berubah.
Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Yetro M Yoseph, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi, terhadap arah kebijakan keuangan daerah beberapa waktu lalu.
Menurutnya, penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan transfer dari pemerintah pusat harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng.
Ia menegaskan, respons terhadap kondisi tersebut tidak semata-mata dilakukan melalui pemotongan anggaran, tetapi juga melalui terobosan baru di sektor pendapatan.
“Penurunan PAD dan pendapatan transfer perlu diantisipasi dengan inovasi pendapatan, bukan hanya dengan pemotongan belanja,” kata Yetro.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pentingnya reformasi pada sistem perpajakan daerah. Upaya itu mencakup peningkatan kualitas pelayanan, perluasan basis wajib pajak, hingga optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
“Kami juga mengingatkan Pemprov Kalteng untuk penguatan digitalisasi sistem pengelolaan PAD,” ujarnya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) IV, meliputi Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Timur dan Barito Selatan itu juga mengatakan, untuk penetapan target pendapatan, Pemprov Kalteng tidak bersikap terlalu ambisius, terutama bila kesiapan regulasi dan kelembagaan belum mendukung.
“Efisiensi belanja harus tetap memperhatikan aspek keadilan sosial dan pemerataan pembangunan, terutama untuk sektor pelayanan dasar dan daerah tertinggal,” tegasnya.
Penyusunan anggaran dan komposisi belanja harus benar-benar diarahkan pada kepentingan publik serta memberi dampak jangka panjang yang signifikan bagi masyarakat luas.
“Fraksi PDI Perjuangan juga menekankannya akan perlunya mendorong evaluasi mendalam atas kebijakan pengelolaan pajak daerah dan tata kelola pembiayaan, agar ketahanan fiskal Kalteng dapat terjaga dalam jangka panjang,” demikian Yetro. (red/gh)