PALANGKA RAYA – Pemerintah daerah di Kalimantan Tengah menghadapi tekanan berat akibat banyaknya program dan kewajiban dari pemerintah pusat yang tidak disertai dukungan anggaran memadai.
Kondisi itu membuat daerah kesulitan menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah H Sudarsono, situasi itu membuat daerah harus menanggung biaya sendiri.
“Akibatnya, daerah harus mengalokasikan sumber daya sendiri, meskipun kapasitas fiskalnya sedang menurun,” kata Sudarsono kepada wartawan, Rabu (5/11/2025).
Dijelaskan, pemerintah pusat kerap memberikan mandat wajib, termasuk program pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar.
Sayangnya, mandat tersebut sering tidak diikuti dengan penyerahan anggaran yang cukup sehingga membebani daerah.
“Itu belum ditambah lagi dengan kondisi keuangan daerah yang semakin sulit, karena adanya pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Hal ini membuat alokasi anggaran daerah semakin menipis. Alih-alih efisiensi, yang terjadi adalah pengurangan anggaran daerah dan pergeseran anggaran ke pusat. Ini sangat memberatkan pemerintah daerah, yang harus tetap memenuhi tuntutan pelayanan dan pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, apabila kondisi tersebut terus berlanjut, target pembangunan daerah bisa terganggu.
Termasuk upaya pemerintah daerah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.
“Kami meminta pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan kondisi keuangan daerah dan memberikan dukungan anggaran yang memadai. Koordinasi dan sinergi yang baik antara pusat dan daerah sangat penting untuk keberhasilan pembangunan,” pungkasnya. (red/gh)