PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Yohannes Freddy Ering mengatakan, peningkatan peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam menghadapi dinamika perkembangan dan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
Ia mengatakan, seiring dengan pesatnya perkembangan daerah, baik dalam sektor infrastruktur, ekonomi, maupun sosial, tantangan yang dihadapi legislatif pun semakin besar.
“Perkembangan daerah yang kian dinamis ini mengharuskan kita sebagai anggota DPRD untuk lebih responsif dan adaptif dalam menjalankan tugas serta fungsi kita,” kata Freddy.
Politisi senior PDIP itu mengatakan, dalam menghadapi kompleksitas pembangunan daerah, DPRD harus mampu berperan tidak hanya dalam fungsi pengawasan, tetapi juga dalam merancang kebijakan yang tepat dan memberikan kontribusi dalam penyusunan anggaran yang efisien.
“Kami harus lebih cermat dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong percepatan pembangunan yang merata,” ujarnya.
Menurut Anggota DPRD lima periode itu, dinamika pembangunan yang cepat membutuhkan kerjasama yang solid antara eksekutif dan legislatif.
Ia menilai, kedepannya perlu adanya peningkatan koordinasi yang lebih intensif, agar setiap kebijakan yang dikeluarkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat sasaran.
“Peran DPRD sangat vital, kami harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” jelasnya.
Freddy juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas anggota DPRD dalam menghadapi tantangan ini. Ia menilai, peningkatan kemampuan dan pengetahuan anggota DPRD melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan sangat diperlukan.
“Kita harus terus memperbarui pengetahuan dan kemampuan kita agar dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan,” tuturnya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapua dan Pulang Pisau (Pulpis) itu juga mengatakan, sebagai wakil rakyat, mereka harus senantiasa mendengarkan aspirasi masyarakat untuk dapat mengusulkan kebijakan yang lebih relevan dan solutif.
“Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang didasarkan pada kebutuhan nyata di lapangan, bukan hanya berdasarkan pertimbangan politis semata,” harapnya.
Ia berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalteng melalui berbagai kebijakan yang inklusif dan berpihak pada rakyat.
“Kami akan terus berupaya agar pembangunan yang dilakukan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan tidak terkonsentrasi pada daerah tertentu saja,” pungkasnya. (red/gh)