PALANGKA RAYA – Pemandangan antrean kendaraan yang meluber hingga memakan badan jalan, demi mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali menghiasi sejumlah SPBU di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), di tengah kepungan kabut asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Kondisi tersebut memicu desakan dari jajaran DPRD Kalteng, agar pemerintah segera turun tangan mengintervensi masalah tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, membidangi ekonomi dan sumber daya alam Hj Siti Nafsiah mengatakan, pemerintah tidak boleh tinggal diam melihat fenomena penumpukan kendaraan yang berpotensi melumpuhkan aktivitas dan mobilitas warga tersebut.
“Kami meminta adanya transparansi terkait kendala distribusi sekaligus tindakan pencegahan agar krisis ini tidak terus berulang,” kata Siti, kepada wartawan, Jumat (11/9/2026).
Dikatakan, tindakan tersebut perlu segera dilakukan, pemerintah harus bergerak lebih cepat sebelum antrean panjang BBM ini mewabah ke daerah-daerah lain di Kalteng.
“Jangan sampai ada pembiaran, kalua tidak ada intervensi khawatirnya bisa terjadi juga hal ini di daerah lain di Kalteng,” tegas Srikandi dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) itu.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas, dan Kota Palangka Raya itu juga menyoroti manajemen penyaluran BBM sebagai akar masalah yang harus segera dibenahi.
Kemudian, disparitas pasokan harus diperhatikan, jangan sampai di mana satu titik memiliki stok sementara titik lain kosong, hal itu kata dia, bisa saja menjadi pemicu utama konsentrasi massa di SPBU tertentu.
“Distribusinya itu secara berkeadilan, itu bisa kita menghindarinya jangan di sini ada, di sana enggak ada. Itu bisa terjadi penumpukan,” urainya.
Ia juga turut menyambut baik inisiatif Pemerintah Kota Palangka Raya yang merencanakan pembuatan jalur antrean khusus bagi pengemudi ojek online (ojol), penyandang disabilitas, dan kelompok lanjut usia (lansia). Hal itu kata dia, sangat penting agar ke depan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal. (red/gh)