PALANGKA RAYA – Upaya kepolisian dalam menangani pelaku Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) mendapat dukungan penuh dari Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari.
Ia mendorong aparat penegak hukum (APH) agar tidak segan memproses hukum perusahaan-perusahaan pembakar lahan apabila ditemukan bukti konkret, terlebih pemerintah pusat telah mewanti-wanti sanksi pencabutan izin.
“Kalau pun terdapat pelanggaran dengan bukti yang memang ada dan riil, kita minta dari APH silakan saja diselidiki. Jika memang terbukti, kemarin sudah ada ancaman kan dari pemerintah pusat akan dicabut (izinnya),” kata Ansyari, Selasa (8/9/2026).
Politisi dari Fraksi Gerindra tersebut juga mengimbau Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Kalteng untuk menunjukkan tanggung jawab sosialnya di tengah masa darurat karhutla.
“Kami berharap perusahaan bersinergi dengan pemerintah guna membantu penanganan bencana. Kita minta dalam kondisi seperti ini harus saling bahu membahu, kita minta perusahaan terutama yang memiliki akomodasi untuk membantu masyarakat baik pemadaman maupun penyaluran distribusi air bersih,” ujarnya.
Ansyari juga mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng sejatinya sudah menjalin koordinasi dengan pihak PDAM terkait suplai air bersih untuk masyarakat.
Namun, minimnya truk tangki air menjadi hambatan di lapangan, sehingga bantuan armada operasional dari pihak swasta sangat krusial saat ini.
“Kita minta dari perusahaan memiliki berkontribusi lah, ini saatnya membantu masyarakat yang membutuhkan,” harapnya. (red/gh)