PALANGKA RAYA – Jajaran Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mengusulkan, agar Dinas Ketahanan Pangan dihapus, jika wacana penataan dan penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dilaaksanakan.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng Bambang Irawan. Ia mengusulkan agar Dinas Ketahanan Pangan dievaluasi secara serius karena dinilai kurang efektif.
“Saya pernah bingung terkait dengan Dinas Ketahanan Pangan. Fungsi dia lebih banyak diambil dari dinas lain. Anggarannya juga dibatasi dan sangat terbatas, sementara tupoksinya lebih banyak koordinasi dan sebenarnya sudah bisa dilakukan oleh dinas teknis,” kata Bambang beberapa waktu lalu.
Menurutnya, sejumlah program yang berkaitan dengan ketahanan pangan selama ini telah dijalankan oleh OPD teknis lainnya, sehingga keberadaan Dinas Ketahanan Pangan dinilai tumpang tindih dengan instansi yang sudah ada.
“Kalau menurut saya mengenai efektivitas dinas-dinas, ada Dinas Ketahanan Pangan yang menurut saya perlu juga menjadi perhatian, ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu mencontohkan, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sama-sama memiliki program yang mendukung ketahanan pangan daerah.
Karena itu, ia menilai tugas yang selama ini dijalankan Dinas Ketahanan Pangan dapat diakomodasi oleh OPD lain yang lebih teknis.
“Kan sudah punya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Jadi menurut saya tidak perlu digabung, dihilangkan saja. Karena setiap dinas teknis punya program meningkatkan ketahanan pangan, misalnya di bidang perikanan dan pertanian. Sebenarnya saling berkaitan,” terangnya.
Dikatakan, keterbatasan anggaran dan kewenangan membuat Dinas Ketahanan Pangan sulit menjalankan program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu alasan perlunya evaluasi terhadap keberadaan OPD tersebut. (red/gh)