PALANGKA RAYA – Pemerintah diminta memperhatikan pembangunan di daerah pemilihan (Dapil) IV, meliputi Kabupaten Murung Raya (Mura), Barito Utara (Barut), Barito Timur (Bartim) dan Barito Selatan (Barsel).
Hal itu disampaikan, Anggota DPRD Kalteng dari Dapil IV Purdiono, saat dibincangi wartawan di gedung dewan beberapa waktu lalu.
Ia mengungkapkan, pentingnya perhatian serius dari pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pemerataan pembangunan, terutama untuk daerah-daerah yang tertinggal yang berada di Dapil IV.
Ia menekankan, sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) perlu mendapat perhatian khusus.
Menurutnya, hal ini penting untuk mendorong pemerataan pembangunan yang akan memperbaiki kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah pedesaan yang selama ini masih tertinggal.
“Masyarakat kami di daerah pedesaan sangat berharap ada perhatian lebih dari pemerintah, terutama dalam hal peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Kami ingin agar anak-anak di desa bisa merasakan fasilitas pendidikan yang setara dengan di kota, serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” kata Purdiono.
Politisi Partai Golkar itu juga menyampaikan, keprihatinannya terhadap kondisi kemiskinan yang masih banyak ditemukan di pelosok. Ia menilai, kemiskinan menjadi masalah utama yang harus diselesaikan secara tuntas. Untuk itu, perlu adanya kebijakan yang dapat memberikan akses lebih mudah bagi masyarakat pedesaan dalam mengakses berbagai layanan dasar yang mendukung peningkatan taraf hidup mereka.
Menurutnya, banyak masyarakat yang mengeluhkan, meskipun DPRD melakukan reses ke kabupaten atau kecamatan untuk mendengarkan aspirasi, namun pada kenyataannya banyak aspirasi tersebut tidak segera direalisasikan.
Hal itu dikhawatirkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparatur sipil negara (ASN) di daerah. “Reses DPRD itu sebenarnya untuk mendengarkan langsung keluhan masyarakat, tapi sering kali realisasi dari aspirasi yang mereka suarakan tidak segera tampak. Ini yang menjadi keluhan terbesar, karena masyarakat merasa tidak ada perubahan nyata,” ujarnya.
Lebih lanjut, Purdiono berharap agar pemerintah provinsi dan kabupaten dapat lebih serius dalam menindaklanjuti hasil reses dan aspirasi masyarakat.
Ia juga menegaskan, pemerataan pembangunan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui akses yang lebih adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.
Ia juga mengajak semua pihak, baik legislatif maupun eksekutif, untuk bersinergi dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Kalimantan Tengah.
“Kita harus bekerja bersama-sama untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerataan pembangunan yang inklusif akan memastikan tidak ada daerah yang tertinggal dan semua lapisan masyarakat bisa merasakan manfaat dari pembangunan,” pungkasnya. (red/gh)