PALANGKA RAYA – Jajaran DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyerukan agar pemerintah daerah melakukan pengawasan yang maksimal terhadap pelaksanaan program cetak sawah di Kalteng.
Hal itu bertujuan, agar program memperkuat ketahanan pangan tersebut dapat berjalan dengan optimal.
Menurut Anggota Komisi II DRPD Kalteng Sengkon, pemerintah daerah mesti melakukan pengawasan yang maksimal terhadap program tersebut. Pasalnya, program cetak sawah di Kalteng mencapai 150 hektare lebih, yang bakal dikembangkan di 10 kabupaten/kota di Kalteng.
Program yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan nasional itu dipandang penting, terlebih program tersebut juga berdampak langsung terhadap penguatan perekonomian daerah.
Politisi Partai Perindo itu juga menegaskan, program tersebut bukan hanya soal pengembangan komoditas pertanian, tetapi memiliki potensi besar dalam menciptakan ketahanan pangan yang lebih baik di masa depan.
Dengan adanya program tersebut diharapkan bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah, terutama dalam mengurangi ketergantungan pada pangan impor.
“Inikan program nasional, jadi kita di daerah harus memberikan dukungan yang maksimal, kita wajib mendukung penuh agar program ini berjalan dengan sukses,” kata Sengkon kepada wartawan, Senin (3/2/2025).
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya itu juga mengingatkan agar pemerintah daerah mempersiapkan berbagai hal terkait implementasi program tersebut.
Kesiapan tidak hanya mencakup lahan, infrastruktur dan alat serta mesin pertanian, tetapi juga kesiapan anggaran yang cukup untuk mendukung keberhasilan program itu.
“Hal penting yang harus diperhatikan, kesiapan petani dan dukungan dari tenaga penyuluh pertanian. Tanpa tenaga penyuluh yang cukup, kita khawatir program ini tidak akan berjalan dengan optimal,” tuturnya.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo Kalteng itu juga mengingatkan akan pentingnya pendampingan bagi petani yang akan terlibat dalam program cetak sawah tersebut.
Dikhawatirkan, jika tidak ada pembinaan yang serius, keberhasilan program ini bisa terancam. Ia juga mengingatkan agar stabilitas sosial masyarakat tetap dijaga, agar tidak terjadi potensi konflik atau ketidakpuasan di kalangan petani.
“Pembukaan lahan pertanian dalam skala luas harus disertai dengan pembinaan yang baik. Tanpa dukungan penuh dari pemerintah daerah dan para penyuluh, program ini berisiko gagal,” demikian kata Sengkon. (red/gh)