Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegur Polda Jawa Barat (Jabar) yang kurang teliti dalam mengusut kasus kematian Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat. Sebab, penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Bandung melalui praperadilan.
Menurut Ma’ruf Amin, penyidik Polda Jabar kurang teliti menetapkan status tersangka kepada Pegi Setiawan sehingga dibebaskan dalam sidang praperadilan. Pegi diketahui ditangkap dan ditetapkan tersangka pada 21 Mei 2024.
“Memang ada kekurangtelitian dari pihak Polda ketika menangkap Pegi itu, sehingga bisa dipatahkan atau bisa dibatalkan melalui praperadilan. Jadi kalau-kalau menangkap itu harus betul-betul buktinya cukup,” tegas Ma’ruf seusai meresmikan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/7/2024).
Lebih lanjut, Ma’ruf Amin mengingatkan pihak kepolisian agar ke depan tidak terjadi lagi salah tangkap, seperti halnya Pegi Setiawan. Dia meminta agar bukti-bukti harus kuat, sehingga tidak dipatahkan lewat praperadilan.
Ia juga menegaskan agar kasus ini harus dilanjutkan dan dituntaskan agar tiga tersangka yang masuk daftar pencarian orang (DPO) ditemukan.
“Saya setuju kalau memang belum tuntas, bahwa ada di tiga orang DPO itu kalau betul itu ada ya dilanjutkan saja. Kalau ternyata yang Pegi itu bukan orangnya yang dicari ini dilanjutkan saja saya kira,” pungkas Wapres Ma’ruf.
Menanggapi kritik hal tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan menghargai kritik terkait kasus Pegi Setiawan yang diputuskan bebas karena kesalahan prosedur hukum oleh Polda Jawa Barat (Jabar) dalam penangkapannya.
“Ini bagian dari hal-hal pada putusan yang kita hargai. Terkait dengan masukan dan kritik, Bapak Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo juga selalu menekankan bahwa Polri tidak antikritik,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Kamis.
Ia menegaskan bahwa kritik dari Ma’ruf Amin akan menjadi bahan evaluasi bagi Polri, terutama bagi Polda Jabar.
“Dari Bareskrim Polri, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro juga menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tentunya harus menjadi evaluatif,” tambahnya. (red)