Detakborneo.com
Home » Legislatif » Pemerintah Harus Berperan Stabilkan Harga Karet

Pemerintah Harus Berperan Stabilkan Harga Karet

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah Bambang Irawan saat dibincangi di gedung dewan beberapa waktu lalu. Foto : Istimewa

PALANGKA RAYA – Pemerintah diminta mengambil langkah strategis menstabilkan harga karet. Pasalnya, harga salah satu komoditi andalan masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng) itu, hingga kini masih belum stabil.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng Bambang Irawan, saat dibincangi awak media, di ruang kerjanya, Selasa (15/4/2025).

Menurutnya, pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk menstabilkan harga komoditas karet.

Ia menilai, ketidakstabilan harga tersebut telah menjadi tantangan tersendiri bagi petani, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Pulau Kaladan, Kabupaten Kapuas.

“Hingga saat ini, harga jual karet masih belum stabil, dan sering kali tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan petani. Ini tentu menjadi beban bagi mereka,” kata Bambang.

Politisi PDIP itu juga mengatakan, pentingnya kehadiran pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasar, terutama di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat desa.

Ia berharap ada kebijakan yang dapat menjamin harga dasar karet, sehingga petani memiliki kepastian dalam menjalankan usaha tani mereka.

“Kondisi masyarakat di Desa Pulau Kaladan yang sebagian besar bergantung pada hasil karet untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Penurunan harga yang terus terjadi cukup berdampak terhadap kesejahteraan mereka,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis) itu.

Ia juga mengatakan, situasi itu menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, apalagi untuk meningkatkan taraf hidup.

Oleh karena itu, perhatian dan intervensi dari pemerintah sangat dibutuhkan.

“Kita berharap pemerintah daerah maupun pusat dapat segera merumuskan langkah konkret, termasuk memperkuat peran koperasi atau lembaga petani agar mereka memiliki posisi tawar yang lebih baik,” harapnya. (red/gh)

 

Berita terkait

Seluruh Perusahaan Harus Terlibat dalam Pembangunan

Redaksi Detakborneo

Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, DPRD Kalteng Dukung Penetapan WPR

Redaksi Detakborneo

Kamayanti: Masyarakat Harus Manfaatkan Masa Perpanjangan Pemutihan Pajak Kendaraan

Redaksi Detakborneo