PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Wengga Febri Dwi Tananda berharap, agar kebijakan pemerintah daerah sepanjang tahun 2025 dapat lebih fokus pada upaya memperbaiki kesenjangan sosial dan mengurangi ketimpangan yang masih terjadi di masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mengedepankan kebijakan yang bersifat inklusif dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat.
Ia mengatakan, Kalteng sebagai provinsi dengan keberagaman suku dan budaya memiliki tantangan tersendiri dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan.
“Kesenjangan sosial di Kalteng masih cukup besar, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, maupun akses layanan kesehatan. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus bisa menyentuh semua kalangan, terutama masyarakat yang berada di daerah pelosok,” kata Wengga beberapa waktu lalu.
Ketua Fraksi Gerindra itu juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta masyarakat dalam merancang dan menjalankan kebijakan tersebut.
“Kita harus memiliki data yang akurat terkait dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Tanpa itu, kebijakan yang diluncurkan bisa jadi tidak tepat sasaran,” terangnya.
Wengga juga berharap agar pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Pendidikan dan pelatihan yang merata sangat penting untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah kita. Tanpa peningkatan kualitas SDM, maka kesenjangan sosial akan terus berlanjut,” jelasnya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) II, meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Seruyan itu juga menegaskan, peran serta masyarakat sangat vital dalam mewujudkan kebijakan yang efektif.
“Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Dengan begitu, masyarakat bisa merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap kebijakan yang diterapkan,” harapnya.
Ia juga menyarankan agar pemerintah lebih mengedepankan transparansi dalam penggunaan anggaran daerah.
“Penting bagi masyarakat untuk tahu bagaimana anggaran daerah digunakan, terutama untuk program-program yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan transparansi, masyarakat bisa lebih percaya dan mendukung kebijakan yang ada,” pungkasnya. (red/gh)