PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Bryan Iskandar mengusulkan pembangunan unit sekolah baru di wilayah-wilayah terpencil, terluar dan tertinggal.
Daerah itu seperti, Desa Bedaun, Desa Sulung dan Desa Kadipi Atas, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), yang membutuhkan perhatian khusus, dalam hal pemerataan akses pendidikan.
Ia menekankan, pendidikan hak dasar setiap warga negara. Oleh karena itu, ia mengingatkan pemerintah,, untuk memastikan anak-anak yang tinggal di daerah-daerah terisolir tersebut, juga memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan berkualitas, seperti halnya anak-anak di perkotaan.
“Di banyak daerah terpencil, anak-anak harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapai sekolah. Hal ini menghambat mereka dalam proses belajar. Pembangunan sekolah baru di desa-desa tersebut, solusi yang tepat untuk mengatasi masalah itu,” kata Bryan, Senin (16/12/2024).
Sebagai Anggota Komisi III, yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), salah satunya pendidikan, politisi NasDem itu menegaskan, akses pendidikan yang adil dan merata sangat penting, dalam mendukung kemajuan daerah.
“Keterbatasan fasilitas pendidikan di wilayah terpencil, yang memaksa banyak anak untuk bersekolah dengan berbagai keterbatasan, menjadi salah satu tantangan terbesar di Kalteng,” urainya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) III, meliputi Kabupaten Kobar, Lamandau dan Sukamara itu mengatakan, pembangunan sekolah-sekolah baru yang lebih dekat dengan pemukiman penduduk, akan mempermudah akses bagi anak-anak yang tinggal di daerah yang jauh dari pusat kota. Hal ini diharapkan, dapat mendorong kualitas pendidikan yang lebih baik di wilayah-wilayah tersebut.
Bryan juga mendorong pemerintah daerah, untuk meningkatkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, harus disertai dengan penempatan tenaga pengajar yang berkualitas.
“Sekolah baru saja tidak cukup. Kita harus memastikan ada guru-guru yang kompeten, dan fasilitas yang menunjang proses belajar mengajar. Program pembelajaran juga harus disesuaikan, dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat,” pungkasnya. (Red/GH)