PALANGKA RAYA – Sepuluh daerah di Kalimantan Tengah (Kalteng) diminta untuk mengawasi program ketahanan pangan di daerahnya masing-masing-masing, agar program tersebut tidak terdampak banjir.
Hal itu disampaikan, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran, saat memberikan arahan pada rapat koordinasi yang dilangsungkan di aula Jayang Tingang, kantor Gubernur Kalteng, Kamis (30/1/2025).
Dalam kesempatan itu, Sugianto meminta agar wilayah yang telah ditetapkan menjadi daerah pengembangan ketahanan pangan betul-betul diawasi.
Terutama di sepuluh kabupaten/kota, yang telah ditetapkan menjadi pengembangan ketahanan pangan, hal itu penting diperhatikan, agar tidak mengalami gagal panen akibat banjir.
Ia menegaskan, pentingnya pemantauan ketat dan koordinasi dengan kementerian terkait guna mengantisipasi dampak curah hujan tinggi serta kenaikan debit air di sejumlah wilayah.
“Ini penting, agar jangan sampai sepuluh kabupaten/kota dengan total luasan 930.000 hektare itu, kebanjiran dan berdampak pada gagal panen,” kata Sugianto.
Diketahui, Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kapuas, Pulang Pisau (Pulpis), Kotawaringin Timur (Kotim), Kotawaringin Barat (Kobar), Barito Utara (Barut), Barito Selatan (Barsel), Seruyan dan Gunung Mas (Gumas), telah ditetapkan menjadi sasaran program cetak sawah di Kalteng.
Oleh sebab itu, Gubernur Kalteng dua periode ini mengatakan, pihaknya akan terus memonitor daerah-daerah yang rawan banjir, terutama ketika curah hujan tinggi dan debit air naik.
“Kita juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait titik wilayah yang sering terjadi banjir,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menginstruksikan kepada para Bupati/Wali Kota di masing-masing kabupaten/kota yang menjadi bagian dari program ketahanan pangan untuk aktif melakukan pemantauan di wilayahnya.
“Harus dipantau supaya dapat menyiapkan pompa air,” tegasnya.
Langkah itu kata dia, sangat penting agar lahan pertanian yang telah disiapkan dalam program ketahanan pangan tidak mengalami kerusakan akibat banjir.
“Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat memberikan solusi cepat dan tepat dalam mengatasi potensi ancaman gagal panen,” demikian kata Sugianto. (red/gh)